LSM dan Akademisi Harap Ahmadi – Antos Tinjau Ulang Lanjutkan Bangun TPS-3R Desa Lain

oleh

Zoni : Jangan Sampai Operasional Proyek Rp. 27 Milyar Tidak Berlangsung Lama

SUNGAIPENUH – LSM dan akademisi mengharapkan Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh, Ahmadi Zubir – Alvia Santoni meninjau ulang untuk melanjutkan ‘pilot proyek’ TPS3 R Desa dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).

Pasalnya, operasional proyek tersebut dinilai tidak akan berlangsung lama dan berpotensi merugikan ADD hingga Rp. 27 M.

“Kalau ini tetap dilanjutkan oleh seluruh Desa, yaitu 65 Desa di Kota Sungaipenuh, kita perkirakan potensi uang bersumber dari ADD sebanyak Rp. 27 Milyar akan sia – sia karena operasionalnya tidak berlangsung lama,” ujar Direktur LSM Geger Zoni Irawan

Perhitungan dia menilai untuk membangun TPS3R di 65 Desa adalah untuk bangunan fisik Rp 200 juta x 65 Desa = 13 Milyar, pengadaan tanah diperkirakan Rp.120 juta x 65 Desa = 7,8 Milyar dan pembelian peralatan Rp. 100 juta x 65 Desa = Rp. 6,5 Milyar.

“Yang sudah dilaksanakan proyek TPS3R ini sebanyak 16 Desa, anggarannya sekitar Rp. 6 milyar. Ada yang sudah beroperasional yaitu Desa Sumur Anyir, dari operasionalnya ternyata antara teori dan prakteknya tidak sama,” ujarnya

“Informasi yang kita dapat operasionalnya dijalankan BUMDes yang disuntik melalui dana ADD. Dilihat dari produksi pupuk organiknya sekarang tidak cocok antara pengeluaran dan pemasukan. Ibarat suatu usaha yang akan mengalami kerugian tentu akan bangkrut,” terangnya

Menurut dia, program ini sebelumnya di pak Hasvia dan zaman AJB sudah dilakukan dibeberapa titik. Tapi tidak berhasil, sekarang malah diulang lagi dengan skala besar besaran.

“Pak Havia dan Pak AJB sudah memulainya sebelum ini. Dahulu namanya bank sampah agak mirip dengan TPS3R. Lokasinya di Kelurahan Sungaipenuh yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sekarang tidak begitu berjalan. Kalau sudah dikelola oleh Dinas saya rasa tidak ada kurangnya, baik itu dari segi tenaga kerja atau dari biaya operasionalnya. Tapi, tidak juga jalan maksimal kan?,” terangnya

Sebelumnya, dia mendapatkan informasi kegiatan ini juga pernah dilakukan di era AJB tepatnya disalah satu Tanah Kampung. Pengolahan sampah disana juga seperti ini tujuannya untuk membuat pupuk.

Bahkan, disana mulai disediakan dari rumah ke rumah untuk pembagian jenis sampah sebelum masuk ke Bank Sampah. Namun kata dia, juga tidak berhasil.

“Betul apa yang disampaikan oleh warga Sumur Anyir, kalau teorinya memang bagus sekali, nah, prakteknya mana?,” Terangnya

Supaya uang Negara yang tersediakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tepat saran, dia menyarankan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk mengkaji ulang.

“Kaji ulang lagi lah, jangan dipaksakan TPS3R ini. Tahap pertama TPS3 ini saja baru 1 yang mulai jalan, itupun pengelolaannya merugi, karena tidak seimbang dengan biaya operasionalnya. Malah pupuk yang dihasilkan diragukan akan laku dipasaran,” terangnya

Dia menyarankan semestinya Walikota dan Wakil Walikota terlebih dahulu menyediakan TPA yang merupakan muara dari sampah yang diolah dari TPS3 R yang sesuai diatur dalam Permen PU tentang persampahan.

“TPS3 dibangun, TPAnya mana? Sampah bekas olahan TPS3 ini mau dibuang kemana ? Apa dibakar terus, terus dilakukan pembakaran, tentu bekas pembakaran itu akan menumpuk,” bebernya

“Ya, kita minta kaji ulang kembali lah, yang anggaran pembangunan TPS3R ini yang jumlahnya lebih Rp. 6 Milyar bisa bisa terbuang dengan percuma dan malah akan memboroskan dan menjadi beban keuangan Desa. Kasihan dengan Pak Kades dan perangkat Desanya,” terangnya

Wardizal dari LSM Getar menambahkan, kajian yang dalam dan terukur semestinya terlebih dahulu dilakukan, sebelum mengambil kesimpulan dalam menjalankan program dengan anggaran hingga Rp. 27 Milyar.

Dia mencontohkan, jika pemerintah Kota Sungaipenuh tetap menginkan dibangunnya TPS3R harus terlebih dahulu melihat faktor jumlah penduduk, luas Desa dan berapa sampah yang dihasilkan oleh Desa tersebut.

“Seperti Desa Amar Sakti, Pondok Agung, Permanti dan Desa di Kecamatan lainnya, wilayah tidak luas, penduduk juga sedikit, tentu sampah yang dihasilkan sedikit. Kesesuaian dana operasional dengan produk yang dihasilkan juga tidak cocok,” ujarnya

“Acuannya jangan di daerah Jawalah. Disana jumlah penduduknya saja, di Jawa itu jumlah penduduk 1 Desa dikita sama dengan jumlah penduduk kita 1 kecamatan,” ujarnya

“Kata pak Presiden Jokowi, sebelum mengambil keputusan membangun usaha itu harus dihitung dahulu. Hitung dihitung, rugi apa untung ? Kalau ini dikelola oleh BUMDes, sudah pasti akan merugi, untuk operasionalnya, mulai dari gaji pekerja, operasional dan perawatan mesin tentu akan terus disuntik melalui ADD. Apa sanggup ADD menanggung biaya ini ?, ” terangnya

“Seperti TPS3R desa Pasar Baru yang dibangun di Desa SungaiNing, jarak antara Desa Pasar Baru dengan TPS3Rnya di Sungai Ning 6km, tentu biaya operasionalnya lebih tinggi lagi,” ujarnya

Diki Hamdani akademisi STIE Sak- Kerinci juga sependapat bahwa proyek TPS3R yang akan dilanjutkan di Desa lain perlu dikaji ulang.

“Kalau dari sisi ekonomi, ketika tidak bisa menutupi biaya pengeluaran, seperti aset, fasilitas, dan operasional atau merasa waktu dan tenaga yang tercurah tidak sepadan dengan manfaat ekonomi, maka perlu pengkajian ulang yg serius. Apalagi dalam konteks pembangunan TPS3R ini menggunakan ADD,” ungkapnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *