KPK Sorot Proses Tender APBD Kota Sungai Penuh

oleh

SUNGAIPENUH – Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menyorot proses tender pengadaan barang dan jasa APBD Kota Sungaipenuh tahun anggaran 2022.

Informasinya, sorotan anti rasuah terhadap proses tender di Pemkot Sungai Penuh terkait lambatnya pelaksanaan pelelangan. Padahal, APBD Kota Sungaipenuh sudah disyahkan DPRD Kota Sungaipenuh Desember 2021 lalu.

Hingga pertengahan Juni ini, ULP baru menggelar tiga paket proyek Dinas Pekerjaan Umum. Dari tiga paket yang digelar dua diantaranya tidak diminati oleh kontraktor. Paket lainnya, yang ditayangkan adalah pada Dinas Pendidikan dan jasa konsultan.

Dua paket yang gagal tender adalah pembangunan jalan asrama polisi – Kumun Hilir senilai Rp. 6,5 Milyar dan paket pembangunan TPS 3 R dengan nilai Rp. 700 juta. Sedangkan, 1 paket lainnya sudah ada pemenang adalah pembangunan TPS3 R dengan nilai HPS Rp. 600 juta, diikuti satu peserta dengan penawaran Rp. 596 juta.

Dari pengamatan di web site ULP Kota Sungai Penuh, ULP menanyangkan tidak secara serentak, akan tetapi dicicil padahal jumlah paket pekerjaan proyek di Kota Sungai Penuh cukup banyak.

Pokja ULP Kota Sungaipenuh membenarkan bahwa KPK RI sudah menyurati Pemerintah Kota Sungaipenuh. Menurut dia, surat itu bukan ditujukan ke ULP tapi ke Walikota Sungaipenuh.

“Itu hanya surat edaran (KPK) surat itu bukan ditujukan ke ULP tapi ke Walikota yang diteruskan (ULP),” ujarnya

“Kita sudah Surati Dinas PU dan hingga kini belum ada jawaban,” ujarnya

Sementara itu Kepala ULP Kota Sungai Penuh Ida dikonfirmasikan mengaku bahwa surat dari KPK itu bukan keterlamatan tender, tapi keterlambatan pengumuman RUP.

“Bukan keterlambatan tender, tapi keterlambatan RUP, dan suratnya bukan ke ULP. Suratnya saya lupa karena suratnya dikantor,” ujarnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *