Villa Tirai Embun Disoal, Peringatan KPHP Tak Digubris

oleh

KERINCI-Villa Tirai Embun di kawasan hutan Desa Danau Tinggi, Kecamatan Gunung Kerinci disoal. Itu lantaran, bangunan villa yang kini dapat disewakan, dibangun diatas lahan yang masuk dalam kawasan hutan produksi.

Bahkan terkait hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit I Kerinci, sudah memberi peringatan dan teguran. Sayang, pemilik villa tidak menggubrisnya.

Informasi yang dihimpun, villa tersebut disinyalir kepunyaan Nirmala pejabat Pemkab Kerinci yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kerinci. Namun informasi yang didapat, pengurusan dokumen vila tersebut atas nama orang lain.

Kepala UPTD KPHP Unit I Kerinci, Neneng Susanti S Hut MSi, dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, membenarkan bahwa villa tirai embun masuk dalam kawasan hutan produksi.

Menurutnya, pihaknya tidak pernah mengeluarkan persetujuan izin pengalihan kawasan HP tersebut untuk vila. Menurutnya, ini telah menyalahi Permen LHK No 7 tahun 2021, Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

“Benar, itu (lokasi villa tirai embun, red) adalah kawasan hutan produksi, kita tidak pernah memberikan izin untuk itu,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (11/1).

Menurut dia, di kawasan hutan produksi ada pelarangan pemanfaatannya, salah satunya bangunan yang tujuannya untuk komersil. Bahkan, kata dia, saat proses pembangunan villa tersebut, pihaknya sudah memberi peringatan. Selain itu, pihaknya menduga kuat bangunan tersebut illegal, izin bangunan juga dipertanyakan, seperti Amdal dan izin lainnya.

“Sudah kita ingatkan sejak awal. Agar pemilik menunda pembangunan, dan kita meminta pemilik datang ke KPHP untuk berkoodinasi. Namun itu tak kunjung dilakukan, hingga bangunan itu selesai dan dimanfaatkan untuk komersil,” ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya baru mengetahui adanya pembangunan villa tersebut, saat pihaknya sedang melakukan salah satu kegiatan lapangan dikawasan hutan tersebut.

“Kita baru tahu pas sedang dibangun dulu, ada anggota yang melapor. Kita langsung mengingatkan, agar segera dihentikan dan perlu koordinasi. Karena ini ada aturan yang dilanggar dan perlu solusi,” ungkapnya.

Neneng juga mengaku, sejak mencuatnya pemberitaan akhir-akhir ini, baru ada pemilik Nirmala yang menghubunginya via telephone.

“Baru-baru ini saya dihubungi menanyakan solusi, setelah mencuatnya pemberitaan. Padahal, ini sejak dulu sudah kita wanti-wanti, agar berkoodinasi,” ungkapnya.

Ditanya apakah ada solusi untuk villa tersebut ? Neneng menjelaskan, untuk solusi perlu adanya usulan ke Kementerian Kehutanan, tentang pemanfaatan hutan produksi itu. Selain itu, juga ada beberapa teknis dan mekanisme yang perlu diikuti.

“Selain hutan produksi, kawasan hutan disana juga berstatus izin hutan desa, juga ada program sosial untuk keterlanjuran terhadap masyarakat yang memanfaatkan hutan, namun pemanfaatannya harus bersifat lembaga,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan kembali berkoodinasi dengan Dirjen KLHP, apakah bangunan villa itu dapat berlanjut atau harus ditutup. “Kita tunggu saja hasilnya nanti,” katanya.

Sementara itu, pihak pemilik villa Tirai Embun belum memberi klarifikasi hingga berita ini dipublis. Dihubungi via telphone dengan tiga nomor yang berbeda, terdengar nada tidak aktif.(ded)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *