Dewan Tak Berani, Nasib Jembatan Tanjung Pauh di Tangan Bupati

oleh

KERINCI-Nasib rencana proyek pembangunan jembatan Tanjung Pauh, kini berada ditangan Bupati Kerinci, Adirozal. Hal itu, berdasarkan hasil hearing antara Komisi III DPRD Kerinci dengan Dinas PUPR Kerinci, Kamis (16/9).

Dewan yang menjadi tumpuan masyarakat, tidak berani memberi kepastian, termasuk kepastian penganggaran di 2022 mendatang. Sekalipun, jembatan tersebut satu-satunya harapan masyarakaf, untuk mengangkut puluhan ton padi hasil pertanian dalam dua kali satu tahun.

Hearing yang digelar tertutup untuk umum tersebut, Kadis PUPR Kerinci, Maya Novefri ST, telah menyampaikan kondisi rencana proyek jembatan tersebut. Menurut dia, anggaran yang tersedia Rp 1 Milliar, untuk jenis jembatan beton.

“Secara teknis, anggaran itu sangat tidak cukup. Bentang jembatan mencapai 63 meter dan lebar 4 meter. Kita butuh setidaknya Rp 4 Milliar, baru tuntas,” ungkapnya, ditemui usai hearing.

Dengan demikian, lanjut dia, jika dipaksakan dengan anggaran Rp 1 Milliar, hanya dapat melakukan pengadaan tiang pancang saja. Untuk kelanjutannya, tergantung ketersediaan anggaran nantinya, dan kepastian dewan dalam penganggaran.

“Untuk mencukupi anggaran, kita menawarkan tiga opsi. Pertama penambahan anggaran di APBD Perubahan, kedua jaminan untuk dianggarkan di 2022, dan menggeser anggaran untuk yang bersifat urgen,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk jembatan tersebut, pada 2020 lalu juga sudah dianggarkan Rp 1,5 Milliar, namun tidak ada rekanan yang berani mengerjakan. Sedangkan tahun ini anggarannya berkurang dari tahun lalu, hanya Rp 1 Milliar.

“Kita juga pernah mengusulkan untuk jembatan gantung dengan kebutuhan anggaran Rp 2 Milliar. Namun, masyarakat menginginkan jembatan beton,” terangnya.

Sementara itu, Irwandri, Ketua Komisi III, juga menyampaikan tiga opsi tersebut untuk jembatan Tanjung Pauh. Menurut dia, tiga opsi tersebut telah disampaikan nota dinas oleh PU kepada Bupati Kerinci, dan bagaimana kelanjutannya tergantung kebijakan Bupati.

“Nanti kita tunggu nota dinas dari Bupati. Kita tunggu keputusan Bupati. Apakah bisa untuk penambahan anggaran atau tidak, atau dianggarkan tahun depan,” jelasnya.

Ditanya, apakah dewan siap menjamin penganggaran di tahun depan ? Dia mengaku dewan tidak berani menjanjikan, karena kondisi tahun depan belum tahu seperti apa.

“DPR tidak berani menjanjikan, karena ini terkait masalah dana, situasi sedang covid. Jembatan ini tahun 2020 juga sudah dianggarkan Rp 1,5 Milliar, tidak ada yang lelang, tahun ini dianggarkan lagi, kondisinya seperti ini,” katanya.

Ditambahkannya, pada prinsipnya dewan sangat mendukung apapun bentuk pembangunan yang memiliki manfaat untuk masyarakat. Termasuk jembatan Tanjung Pauh.

“Jika ketiga opsi tersebut tidak ada keputusan dari Bupati, maka anggaran saat ini akan disilpakan dan kembali ke kas negara,” terangnya.(ded)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *