Guru Honorer Datangi dan Audiensi dengan DPRD Sungaipenuh

oleh

SUNGAIPENUH-Sejumlah guru honorer se-Kota Sungaipenuh yang tergabung dalam GTKHNK 35+ datangi DPRD Sungaipenuh, Senin (26/7). Kedatangan para tenaga pendidik tersebut bertujuan untuk menyampaikan beberapa persoalan terkait honorer.

Apalagi setelah Provinsi Jambi memutuskan untuk menunda tes CPNS dan PPPK tahun 2021 ini, yang membuat harapan untuk ikut tes menjadi terhambat karena tidak bisa ikut di provinsi lain.

Adapun poin penting dalam pertemuan dengan dewan, para guru honorer yang berusia diatas 35 tahun (35+) meminta adanya peningkatan kesejahteraan melalui honorarium dari pemerintah daerah atau sumber lain dari pemerintah pusat.

“Terkait dengan tes PPPK sebagai penghanti tes CPNS untuk formasi guru, kami memohon kepada bapak dewan untuk memperjuangkan penambahan formasi sesuai dengan kebutuhan daerah,” ungkap Siska, salah seorang honorer.

Disamping itu, lanjut dia, jika tahun depan digelar tes PPPK untuk formasi guru, para guru honorer berharap tidak melalui tes lagi, melainkan diangkat sesuai dengan jenjang dan masa pengabdian sebagai honorer.

“Cukup persyaratan fortofolio saja, iniv terkhusus dari segala jenjang baik dari SD, SMP dan SMA. Karena tes kami itu sudah dari masa pengabdian selama ini yang sudah lebih  10 thun menjadi guru honorer,” terangnya.

Terakhir, guru honorer juga menyampaikan terkait dana tes yang tertunda, namun dana tersebut sudah di transfer ke kas daerah.

Menanggapi usulan tersebut, dewan memberi respon positif. Dewan melalui Wakil Ketua Komisi I, Mulyadi Yacoub, memastikan terkait peningkatan kesejahteraan, dewan akan mempertimbangkan dan memasukkan dalam agenda rapat paripurna terkaiy RAPBD pada Agustus mendatang.

“Untuk penambahan formasi, kita akan menhawal melalui walikota dan instansi terkait, mudah-mudahan formasi nanti sesyai dengan kebutuhan,” ungkap anggota dewan.

Sedangkan terkait teknis tes PPPK, dewan mengapresiasi masa pengabdian guru honorer yang sudah lama mengabdi. Dan untuk proses tes perlu disesuaikan dengan regulasi, jika memang bisa menggunakan fortopolia, dewan tetap akan mendukung.

“Mengenai dana, nanti kita akan meminta klarifikasi kepada instansi terkait,” ungkapnya.(ded)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *