Kontraktor 4 Mega Proyek PUPR Kerinci Pakai Perusahaan Orang Lain ?  Hakim Agung :  “Pinjam” Bendera Untuk Dapat Proyek Dari Pemerintah Termasuk Kategori Pidana

oleh

 

KERINCI – Beredar dan santer kabar kontraktor yang mengerjakan 4 Mega Proyek PUPR Kerinci, yang disorot dan diduga bermasalah bukanlah dikerjakan oleh pemilik perusahaan.

Informasi diperoleh, diduga perusahaan itu dipinjam oleh kontraktor pelaksana guna memenuhi persyaratan administrasi proses tender.

Empat mega proyek yang diduga meminjam perusahaan orang lain yaitu, proyek RSU di Ujung Ladang dikerjakan CV Purnama Jaya Konstruksi dengan nilai Rp 1,8 Miliar, sedangkan RSU di Bukit Kerman dikerjakan CV Gunung Bujang dengan nilai Rp 1,8 Miliar.

Kemudian, proyek Islamic Center di Semurup dikerjakan oleh PT Halim Pratama Perkasa dengan nilai Rp 2,9 Miliar, dan pembagunan Kantor Camat Gunung Raya dikerjakan Cv Jambi Hulu Karya dengan nilai Rp 1,3 Miliar.

Seperti dilansir tribunnews praktek Pinjam-meminjam “bendera” perusahaan yang lazim dipraktekkan oleh beberapa oknum rekananan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia ternyata dapat dikenakan pasal pidana.

Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Agung Gazalba Saleh pada acara Temu Nasional Pengadaan Jasa Konstruksi 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Hotel The Media Tower Jakarta, Jumat (1/12/2017).

“Anda harus hati-hati, karena pinjam “bendera” untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan “bendera” perusahaan.” ungkap Gazalba kepada 200 peserta yang hadiri acara temu nasional tersebut.

Lebih lanjut Gazalba mengingatkan agar para rekanan tidak memaksakan diri dalam mendapatkan proyek dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengambil pekerjaan di luar kemampuan yag dimiliki perusaah, yang pada akhirnya akan berujung penjara.

“Saya sampaikan kepada para rekanan yang ada di sini untuk tidak memaksakan diri dengan mengerjakan pekerjaan yang dia tidak bisa dan harus pinjam “bendera” yang pada akhirnya akan berujung penjara padahal untungnya hanya 20-30 peserta,” pungkas Gazalba.

“Pinjam Bendera”  merupakan istilah populer yang menggambarkan adanya praktik fiktif pengadaan barang dan jasa dengan memanfaaatkan Badan Usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada proyek yang diincar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut.

Praktek pinjam bendera juga bisa berbentuk menggunakaan badan usaha yang tidak bonafid namun tetap diajukan dalam rangka memenuhi aspek administraftif dalam proses pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah sesuai dengan norma aturan atau hukum yang ada, atau namun proses pengadaan secara faktual dilakukan oleh oknum dalam instansi penanggungjawab anggaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *